Darul Siska: Mendongkrak Perekonomian Sumbar

PEMERINTAH provinsi Sumbar harus jeli menangkap peluang ditetapkannya Sumatra Barat (Sumbar) sebagai embarkasi dan debarkasi haji sejak tahun lalu. Agar fasilitas itu bisa mendongkrak pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat, Pemprov mesti membuka akses jalan (transportasi) pantai barat Sumatra.

Apabila akses jalan tersebut dibuka, maka calon jamaah haji (CJH) dari daerah tetangga seperti Padangsidempuan, Sibolga dan Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang selama ini berangkat melalui Bandara Polonia Medan, bisa beralih ke Sumbar. Ini memungkinkan, karena jarak tempuh mereka lebih dekat ke Sumbar dibandingkan ke Medan, Ibukota Sumut.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR Darul Siska dalam dialog interaktif dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang Febrin Anas Ismail, di Redaksi Padang TV (Grup Padang Ekspres), Sabtu (19/4).

“Pemprov mesti mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan pantai barat tersebut ke pemerintah pusat. Apalagi, jarak transportasi CJH dari daerah seperti Sibolga, Padangsidempuan dan sekitarnya lebih dekat ke Sumbar, dibandingkan ke Medan,” ujar Darul Siska yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR itu dalam dialog yang dipandu Wapimred Padang TV Nasrian Bahzein.

Selain akses jalan pantai barat, Darul juga mendorong Pemprov Sumbar meningkatkan infrastruktur jalan pantai selatan Sumatra yang bisa mendukung peningkatan kapasitas ekspor hasil pertanian dan perkebunan dari Bengkulu ke pelabuhan internasional Teluk Bayur, Kota Padang.

“Ini sangat menguntungkan kedua daerah (Sumbar dan Bengkulu). Hasil perkebunan dari Bengkulu seperti sawit dan karet bisa mereka ekspor melalui Teluk Bayur, ketimbang ke Provinsi Jambi yang jaraknya cukup jauh,” jelas putra Padang yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.

Pada kesempatan dialog itu, Darul juga menekankan pentingnya peningkatan daya dukung fasilitas di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang saat ini belum memadai, dalam menopang besarnya arus penumpang. Apalagi, BIM juga dimanfaatkan bagi pemberangkatan CJH langsung ke tanah suci Makkah.

Sejauh ini, katanya, di samping perpanjangan terminal tunggu penumpang, fasilitas BIM lain yang sudah diminta Komisi V DPR ke Angkasa Pura II, adalah garbarata, yakni jembatan penumpang dari terminal bandara ke pesawat. “Fasilitas tersebut yang masih kurang dalam mendukung layanan bagi penumpang yang sudah sangat besar dari dan ke BIM,” jelas Darul.

Sementara Febrin Anas Ismail menyorot pentingnya sinergi antardinas di lingkungan pemprov Sumbar dalam memanfaatkan infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara di Sumbar yang sudah kian memadai.

Misalnya, kata Febrin, sinergi dinas pertanian, perkebunan dan perdagangan serta pariwisata yang selama ini masih lemah. Akibatnya, infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong lalu lintas arus lalu lintas barang dan jasa dari Sumbar.

Di samping itu, agar daya dukung infrastruktur jalan tidak cepat rusak dan terkesan tambal sulam dilakukan perbaikan, maka Febrin menyarakan perlunya pengawasan yang ekstra ketat. Misalnya, muatan yang diangkut kendaraan harus sesuai dengan bobot jalan. “Apabila tidak sesuai dengan bobot jalan, maka harus ditertibkan sehingga jalan tidak cepat rusak dan terus-terusan diperbaiki,” tegas Febrin.

Pendapat senada dikemukakan Darul Siska. Infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan yang sudah dibangun dengan dana besar harus diawasi secara ketat. “Kapal perlu, dinas terkait menempatkan pengawas khusus di sana. Sebab, jika infrastruktur itu cepat rusak, maka dampaknya multiflier effect bagi masyarakat,” tandasnya. (esg)