Tindaklanjuti Wacana Penghapusan Otonomi Provinsi

USULAN Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) agar otonomi tingkat provinsi dihapus, dan gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini ternyata merupakan gagasan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi yang disampaikannya saat pendidikan di Lemhanas belum lama ini di Jakarta.

“Semula (sebelum di Lemhanas), dalam beberapa kesempatan saya juga telah menyampaikan masukan itu ke Presiden dan Wakil Presiden untuk menghapus satu tingkat otonomi yaitu provinsi,” ujar Gubernur Gamawan Fauzi, kemarin.

Gagasan itu kemudian direspons Presiden dan ditindaklanjuti Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bahkan dalam waktu dekat, tim dari Depdagri akan datang ke Padang menemui gubernur untuk wawancara dan menimba masukan lebih komprehensif seputar usulan tersebut.

“Saya sudah dapatkan surat dari Depdagri soal akan datangnya tim itu. Saya sangat senang sekali gagasan saya ditanggapi dengan baik oleh para ahli, meskipun di daerah direspons sebaliknya,” ungkap Gubernur di sela Rapat Koordinasi Pemprov dengan Kabupaten dan Kota se-Sumbar di Sawahlunto, kemarin.

Penghapusan satu tingkat otonomi yaitu provinsi, kata gubernur, karena selama ini system seperti itu menimbulkan biaya tinggi dan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Masyarakat pun menjadi ragu tentang siapa yang berwenang menangani suatu masalah.

“Itu tidak saja saya sampaikan ke Presiden, Wapres dan Lemhanas, tapi juga ke Bank Dunia dalam seminar yang diadakannya saat diundang mereka menjadi salah seorang pembicara seminar beberapa waktu lalu,” kata peraih Bung Hatta Award ini.

Dalam seminar tersebut, gubernur diminta menanggapi data Bank Dunia tentang biaya penyelenggaraan pemerintahan. “Dengan adanya penghapusan itu, nantinya gubernur akan menjadi wakil pemerintah di daerah yang tugasnya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi (jalannya pemerintahan di daerah),” jelasnya.

Usulan itu juga direspons Pengamat Hukum Tata Negara Saldi Isra. “Itu masuk akal sih (diterapkan). Tapi, perlu kajian yang lebih komprehensif lagi untuk itu,” tandasnya. Meskipun begitu, dia tidak setuju apabila Gubernur disetujui oleh Presiden dan dipilih DPRD. Cost politiknya akan besar, karena anggota DPRD akan memperhitungan kepentingan politiknya.

Konsekwensinya, kata Saldi, jika Gubernur dipilih Presiden, maka terbuka peluang bubarnya DPRD tingkat provinsi, karena tidak sinkronnya peran mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Gubernur yang ditunjuk langsung (Presiden) tidak akan cocok berpartner dengan DPRD provinsi yang menjadi perwakilan rakyat secara langsung. Selain itu, perlu juga dilakukan perombakan UU yang mengatur jalannya administrasi pemerintahan,” kata Saldi.

Dalam konstitusi, lanjut Saldi, kepala daerah adalah perpanjangan tangan, namun pada hakekatnya seorang pemimpin daerah adalah figur yang menjadi pilihan rakyatnya,” tambahnya.

Untuk itu, dia menilai yang urgensi adalah melakukan evaluasi dan mengkaji ulang otonomi daerah yang berjalan selama ini. “Perdebatan tentang otonomi daerah yang selama ini terjadi perlu dilanjutkan. Sebab jika pemilihan gubernur menjadi kewenangan presiden, dimana posisi provinsi sebagai daerah otonomi?,” tegasnya.

Tak Langgar UU

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria, EE Mangindaan juga menyambut baik usulan itu.

Lagipula, katanya usulan itu tidak melanggar Undang Undang kalau diterapkan. Alasannya dalam UUD yang ditekankan hanyalah otonomi daerah dalam tingkat kabupaten kota.

Mekanisme seperti itu, lanjutnya, agar ada kejelasan garis koordinasi dengan pemerintah provinsi. “Ya, semangatnya untuk memperjelas relasi pusat dan daerah. Bagaimana presiden kepada gubernur dan gubernur kepada bupati/walikota,” kata EE Mangindaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Jumat (7/12).

Namun, dia tidak setuju apabila gubernur dipilih atau ditinjuk langsung oleh Presiden. Tapi, bisa saja dipilih DPRD, dan pemerintah tinggal menyetujui. “Ya, mungkin saja itu dilakukan. Sekarang tinggal mekanismenya saja bagaimana. Perlu duduk bersama pakar politik dan pakar hukum,” tegasnya.

Anggota Komisi II, Priyo Budi Santoso juga menilai usulan tersebut sebagai terobosan bagi sistem politik di Indonesia. Sebab, selama ini kewenangan presiden terkurangi dengan adanya otonomi daerah. “Ada nihilisme pada kewenangan presiden. Sebagai negara demokrasi usul itu bagus, tapi gubernur harus tetap dikontrol oleh presiden ,” imbuhnya. (esg/cr6)