Saldi: Tempatkan Mata-mata di Kejaksaan

INSTRUKSI Jaksa Agung Hendarman Supanji kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy agar tidak menjadi makelar kasus (markus) terkait perkara korupsi, diharapkan tidak hanya sekadar ungkapan basa-basi.

Instruksi tersebut harus benar-benar diimplementasikan secara nyata dari gedung bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Indonesia. Agar kejadian seperti tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan (UTG) dalam kasus dugaan suap dari Artalyta Suryani, tidak terulang lagi.

“Jadi, jaksa agung jangan main gertak saja. Terpenting, implementasi di lapangan dan kontrol yang ketat secara hirarki di internal kejaksaan,” ujar Praktisi Hukum di Law Firm Waldemar and Partners Padang, Ade Waldemar SH MH.

Dia menilai, instruksi jaksa agung tersebut masih bersifat insidentil di tengah besarnya sorotan masyarakat terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar menangkap pejabat yang diduga korupsi.

Hal senada dilontarkan Pengamat Hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra SH MPA. Menurutnya, kebijakan jaksa agung tersebut paling tidak bisa dinilai sebagai respons terhadap kasus dugaan suap oknum jaksa UTG yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu. Apalagi, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani UTG, merupakan kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Di samping itu, kata Saldi, kebijakan jaksa agung tersebut juga dijadikan momentum untuk membersihkan internal kejaksaan dari jaksa-jaksa nakal. “Kasus besar seperti BLBI saja UTG bisa bermain, bagaimana dengan kasus-kasus kecil. Tentu oknum jaksa lebih leluasa ‘bermain’,” ujar Saldi.

Untuk itu, dia menyarankan agar hasil dari instruksi Hendarman Supanji kepada anak buahnya tidak nol besar, maka pimpinan kejaksaan seluruh Indonesia harus konsisten menjalankan perintah tersebut dan menempatkan mata-matanya di internal kejaksaan.

“Selain itu, kejaksaan juga harus responsif atau peduli terhadap laporan dari masyarakat dengan melakukan serangkaian verifikasi. Jika itu semua tidak dilakukan, saya khawatir implementasi dari perintah jaksa agung hasilnya nol besar,” tegas Saldi.

Soal oknum jaksa yang “Markus”, Ade Waldemar melihat di Sumbar jumlahnya tidak sebesar di provinsi yang banyak industri besar dan kaya potensi sumber daya alam. “Kalau di Sumbar justru yang berbahaya, pengacara yang ditunjuk oleh penyidik kejaksaan dalam memproses suatu kasus. Pengacara yang pro penyidik, rentan bekerja sama menjadi ‘Markus’ atau mafia peradilan. Makanya, banyak putusan bebas,” ungkap Ade yang juga Sekretaris Dewan Penasehat Ikadin Padang. (esg)