Padang Harus Siapkan Sarana Pendukung Terlebih Dahulu

KEPASTIAN pemerintah menaikkan harga BBM maksimal 30 persen bakal memukul pengusaha angkutan umum dan berimbas pada naiknya tarif transportasi, baik tarif angkutan kota (angkot) maupun antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP).

“Apabila BBM naik 30 persen, maka kemungkinan tarif AKDP kita lakukan penyesuaian atau naik sekitar 20 persen. Apalagi, sejak tahun 2005 lalu, pengusaha angkutan juga sudah dibebani naiknya suku cadang (onderdil) kendaraan,” ujar Ketua Umum Organda Sumbar Darman Syarif, kemarin.

Sedangkan untuk angkot, kata Darman, saat ini pihaknya sudah meminta usulan kepada masing-masing DPC Organda untuk mengusulkan besaran tarif. Dengan memperhitungkan besaran kenaikan harga BBM dan harga suku cadang kendaraan.

Tentang rencana Pemko Padang untuk mengadakan bus massal yang nyaman dengan tarif murah sebagai salah satu solusi mengatasi kenaikan harga BBM, Darman mengaku sangat setuju terhadap rencana itu untuk kepentingan efisiensi dan kenyamanan penumpang. Apalagi, Pemko berjanji akan melibatkan para pengusaha angkot yang telah ada untuk memiliki bus massal itu. “Terpenting, jangan sampai pengusaha angkot sekarang ditinggalkan dengan adanya pengusaha yang baru muncul saat bus massal diterapkan,” ingat Darman.

Meskipun setuju, Darman mengingatkan Pemko agar tidak gegabah menerapkan bus massal. Pemko diminta menyiapkan dan membenahi terlebih dahulu sarana serta prasarana transportasi sebelum bus massal itu diterapkan. Mulai dari trayek, terminal angkot, jalan dan sarana lainnya seperti halte. “Kalau dalam kondisi sekarang, belum memungkinkan. Lebih baik, menata angkot yang telah ada dibandingkan mengadakan bus massal,” kata Darman.

Untuk tahap awal, trayek yang memungkinkan untuk dilayani bus massal di antaranya trayek Pasarraya-Lubuk Buaya dan Pasarraya-Indarung. “Kondisi jalan sudah relatif memadai untuk itu, karena sudah jalan dua jalur. tetapi, kalau masuk trayek Siteba, belum bisa karena jalannya belum mendukung,” jelasnya.

Sementara itu, Pjs YLKI Sumbar Syaharman Zanhar berharap pemerintah memikirkan dan menciptakan sistem transportasi murah dan aman bagi warganya seiring naiknya harga BBM. “Bakal naiknya harga BBM sekitar bulan Juni nanti, jelas berpengaruh pada jasa transportasi. Terutama tarif yang akan membebankan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan dan menciptakan transportasi aman, nyaman dan murah,” kata Syaharman.

Dia mencontohkan transportasi darat dalam kota, perlu dipikirkan dan diciptakan pengadaan bus massal, yang lebih banyak penumpangnya dengan tarif terjangkau. “Kehadiran bus massal ini perlu dikaji secara matang. Sehingga tidak berdampak buruk pada angkot yang ada saat ini,” saran Syaharman.

Untuk transportasi darat antar kota dalam provinsi, Syaharman mencontohkan untuk ke Kota Pariaman, selain bus AKDP saat ini, dapat dihidupkan kembali kereta api. “Setidaknya kereta api ini dapat mengatasi akan naiknya tarif bus yang dapat membebani warga,” tuturnya.

Terminal Bus

Senada dengan Darman Syarif, Syaharman juga mengingatkan pentingnya sistem pelayanan transportasi bagi masyarakat sebelum menerapkan bus massal. Salah satunya, ketersediaan terminal angkot dan bus. Khusus untuk Kota Padang, sudah saatnya Pemko memikirkan pembangunan terminal pemberhentian angkot. Demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang angkot.

“Selain itu, Pemko Padang perlu mencari solusi efektif untuk mengoptimalkan keberadaan Terminal Regional Bingkuang. Jika penggunaan terminal itu tidak efektif dan membebani penumpang, maka terminal itu bisa digunakan bagi terminal truk,” saran Syaharman.

Sedangkan untuk jangka panjang, pembangunan terminal dilakukan di lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Misalnya untuk angkutan yang arahnya ke Selatan (Solok, Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan Sawahlunto) bisa dibangun di kawasan By Pass Lubuk Begalung.

Sedangkan kawasan ke utara, terminal bisa dibangun di batas kota seperti di Lubuk Buaya. Ini juga bermanfaat bagi pengembangan kawasan pinggiran kota. “Untuk jangka pendek, Pemko Padang bisa memanfaatkan bekas Bandara Tabing yang memiliki lahan parkir cukup memadai sebagai terminal angkutan kota,” usulnya. (esg/ril)