Agam-Bukittinggi, Tetap Mengacu PP 84/ 2007

PERMINTAAN pemerintah (Wakil Presiden dan DPR) untuk menghentikan pemekaran daerah langsung ditindaklanjuti Pemprov Sumbar. Bahkan, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menegaskan pihaknya tidak akan membahas sama sekali adanya sejumlah kecamatan di kabupaten dan kota di Sumbar yang menginginkan adanya pemekaran.

Menurut Gamawan, dalam pengarahan Presiden, Wapres dan DPR dengan 101 peserta Kursus Reguler Angkatan Ke-40 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Wapres juga meminta gubernur dan DPRD lebih selektif menyetujui usul pemekaran daerah.

Wapres juga menyebutkan, pemekaran harus dilakukan atas izin undang-undang dan dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan pemekaran harus dari bawah, karena izin pemekaran diberikan gubernur dan DPRD, bukan pemerintah pusat atau DPR.

Meski begitu, Gubernur memberikan pengecualian untuk daerah pemekaran yang sudah diusulkan dan diputuskan di masa lalu, seperti perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 1999. Keputusan yang telah ditetapkan dipengujung pemerintah Presiden BJ Habibie itu, akan diimplementasikan. “Pemprov akan mempedomani itu (PP 84/1999),” tukas Gamawan.(esg)