MenPAN Nilai Salahi Etika Pemerintahan

PERINGATAN keras Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Taufiq Effendi agar pemerintah daerah memberikan tindakan terhadap PNS yang rangkap jabatan (di pemerintahan dan perusahaan) ditanggapi dingin Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi. Pasalnya, saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang melarang PNS rangkap jabatan tersebut.

Lagipula, kata Gubernur, di Sumbar tidak ada PNS atau pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan. Lantas bagaimana dengan Sekprov Sumbar Yohannes Dahlan yang sekarang juga menjabat sebagai Komisaris Bank Nagari bersama Firman Hasan dan Niki Lukviarman (Dosen Universitas Andalas) sehingga tunjangannya ganda ?, “Itu khan tidak dilarang,” ujar Gubernur.

Meskipun begitu, lanjut gubernur, apabila di kemudian hari ada aturan perundang-undangan yang melarang ia akan mematuhinya. “Jadi, kalau nanti ada aturan yang melarang, tentu kita akan segera lakukan evaluasi (rangkap jabatan Sekprov dan Komisaris, red),” tandasnya.

Sebelumnya, usai launching Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) di Kota Bukittinggi, Selasa (25/3) meminta kepala daerah menindak PNS di pemerintahan yang juga merangkap sebagai pejabat di perusahaan. “Tidak dibenarkan PNS memiliki jabatan ganda. Contohnya, dia pejabat di pemerintahan, tapi juga menjabat sebagai direksi pada instansi lain, sehingga ada tunjangan ganda yang diterimanya. Jadi, pimpinan daerah harus bersih dan menindak PNS tersebut,” tegas MenPAN

Sama halnya dengan gubernur, MenPAN pun mengakui bahwa belum ada aturan tentang hukuman bagi PNS rangkap jabatan. Tapi dari sisi etika pemerintahan, itu tidak bisa dibenarkan. Saat ini, kata MenPAN, sedang dirancang Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akan mengakomodir dan meminimalisir terjadinya masalah rangkap jabatan. “Kita juga meminta para pejabat daerah memberikan kesempatan kepada personilnya yang kompeten untuk menduduki suatu jabatan sehingga terjadi pemerataan yang berbuah optimalisasi kinerja,” tambahnya.

Penerimaan PNS

Pada kesempatan yang sama, MenPAN juga mengungkapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah masih tetap membuka kesempatan masyarakat untuk menjadi PNS karena kebutuhan akan pelayan masyarakat itu masih sangat tinggi.

Saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4 juta orang. Sebanyak 1,9 juta orang di antaranya guru, selebihnya PNS di Pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Angka tersebut, dinilainya masih kurang jika dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, perbandingan PNS dan masyarakat yang dilayani masih 1:1000, sedangkan di negara lain 1:300 orang.

“Contoh saja Jepang, negara kecil, tapi jumlah pegawainya sudah ideal sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan. Maka sampai saat ini, kita masih banyak membutuhkan PNS, lewat rekrutmen baik dari usulan Gubernur maupun Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah masing-masing,” tandas Taufiq.

Soal jumlah PNS yang dibutuhkan, Taufiq tidak bisa memastikan, karena hal tersebut tergantung kebutuhan daerah dan pembangunan serta teknologi yang dimiliki daerah untuk menambah personalianya. Sedangkan tentang peningkatan gaji PNS, dia mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan uji coba di tiga instansi yaitu Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Tiga instansi tersebut kita beri tambahan gaji dari standar Rp7 juta, menjadi Rp32 juta. Dengan harapan, mereka benar-benar melakukan Tupoksi sesuai aturan,” tegas pria kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan ini.

Sedangkan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS di lingkungan pemerintahan se-Indonesia, ditargetkan tuntas pada 2009. Sejauh ini yang sudah diangkat mencapai 920 ribu orang. Artinya, kata Taufiq, masih ada sekitar 170 ribu honorer yang belum diangkat. “Target kita untuk tahun 2008 diangkat 100 ribu tenaga honorer, sedangkan sisanya pada pengangkatan 2009. sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang tidak menjadi PNS tahun 2009,” ulas jebolan Insitut Bisnis Manajemen Jayakarta tahun 1993 ini. (esg/li)