Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)


PERTEMUAN Tahunan Tingkat Gubernur ADB ke-41 (Asian Development Bank) yang diadakan di Madrid, Spanyol dari tanggal 3-6 Mei 2008 telah selesai. Salah satu agenda utama yang dihasilkan adalah strategi ADB untuk tahun mendatang dalam kerangka ‘New Asia.’ ADB menyebutnya sebagai ‘Strategy 2020’ yang terangkum dalam makalah berjudul “Long Term Strategic Framework (LTSF).”

Presiden ADB Haruhiko Kuroda, menyatakan bahwa strategi baru ini “membentuk ulang, mengarahkan, dan memposisikan kembali ADB menuju peran pembangunan yang lebih inovatif dan efektif dalam situasi kewilayahan yang berubah dengan pesat, termasuk dalam arsitektur bantuan internasional.”

Mengenai peran ADB, Koalisi Anti Utang (KAU) menilai selama empat puluh tahun rakyat telah menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, keamanan pangan serta lingkungan.

Bersama-sama dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan ini. ADB terlibat dalam praktek privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korea Selatan, Nepal dan Srilanka. ADB Juga mendanai privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan banyak tempat lainnya.

Privatisasi layanan publik tersebut juga telah menggiring peningkatan biaya yang ditanggung oleh rakyat secara berkelanjutan dan eskalatif. Selain itu menyebabkan berkurangnya akses perumahan bagi rakyat miskin, monopoli sumber daya alam oleh perusahaan-perusaha an swasta, penggusuran masyarakat besar-besaran serta kerusakan lingkungan.

ADB juga secara aktif mendukung investasi swasta (juga investasi negara) dalam proyek bahan bakar fosil khususnya batu bara. Tindakan ini berkontribusi dalam penciptaan teknologi yang berbahaya bagi lingkungan dan ikut andil dalam menyebabkan perubahan iklim.

Dalam mendukung investasi negara dalam program infrastruktur, ADB mendukung dan mengajukan jaminan negara atas resiko yang dialami swasta, termasuk liabilitas dan laba dalam investasi ini.

Dorongan ADB untuk privatisasi tak hanya berkontribusi pada meningkatnya beban utang negara namun juga telah menyebabkan akumulasi utang haram. Artinya, utang ADB untuk mendanai proyek-proyek dan kebijakan yang menimbulkan dampak sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan dapat dikategorikan sebagai utang haram.

Dengan Strategi 2020 dan LTSF, tanpa malu-malu dan sangat agresif ADB menyatakan dukungan penuh terhadap sektor swasta. ADB bahkan berpendapat bahwa, “pertumbuhan ekonomi merupakan kekuatan penggerak untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia, strategi baru mununtut lompatan besar dalam mendanai sektor swasta. Dukungan yang diperuntukkan bagi sektor swasta meningkat dari 12% pada tahun 2007 menjadi 50% pada tahun 2020.”

Dari pernyataan tersebut, KAU memprediksikan bahwa dukungan ADB bagi keterlibatan sektor swasta yang lebih kuat dalam pembangunan, justeru semakin melanggengkan penghisapan rakyat dan negara di Asia oleh korporasi swasta.

Terlebih dengan Indonesia, defisit APBN-P 2008 yang sebesar Rp94,3 triliun dijadikan alasan untuk menambah utang baru yang salah satunya berasal dari ADB. Utang program sebesar US$650 juta yang dinegosiasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan tahunan ADB hanya akan menumpuk beban pembayaran utang luar negeri yang selama ini juga berkontribusi terhadap defisit anggaran negara.

Utang program rawan terhadap intervensi kepentingan ADB, karena utang program selalu disertai dengan syarat (policy matrix) yang harus dipenuhi pemerintah. Selama ini berbagai syarat  yang menyertai pengucuran utang seperti privatisasi, liberalisasi dan pencabutan subsidi telah semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat. Terlebih dengan adanya strategi 2020 ADB yang memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan maka privatisasi sektor publik akan semakin gencar dilakukan.

Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan bahwa trategi 2020 ADB tidak lebih dari upaya menegaskan peran ADB sebagai alat bagi pengerukan keuntungan sektor swasta melalui proyek-proyek utang yang disalurkan. Koalisi Anti Utang (KAU) juga menentang upaya pemerintah untuk menambah utang baru dari ADB serta mendesak pemerintah menegosiasikan penghapusan utang demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. [ ]

Contact Person :

Dani Setiawan (Ketua Koalisi Anti Utang)

Telp    : 08129671744

Email  : danisetia@gmail. com