Oleh: A. Umar Said

Paris, 27 Mei 2008

Seperti yang sudah diduga sebelumnya, aksi-aksi dalam gerakan membatalkan kenaikan harga BBM masih terus berlanjut, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya di banyak daerah. Sebagian terbesar aksi-aksi ini masih tetap dilakukan oleh kalangan mahasiswa, namun pada hari Senin yang lalu kalangan buruh sudah mulai turun jalan juga berdemo di dekat Istana Jakarta.

Dampak kenaikan harga BBM ini sudah nampak jelas sekali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ongkos transport umum sudah naik, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, yang menyebabkan harga-harga sembako juga mulai naik. Antri bahan bakar di pompa-pompa bensin di banyak kota makin panjang dan orang harus menunggu berjam-jam untuk dapat giliran. Orang-orang yang harus bekerja dan menggunakan angkot terpaksa harus membayar lebih mahal dari pada biasanya, sehingga sering terjadi percekcokan antara sopir dan penumpang. Di berbagai kota sopir-sopir angkot ada yang melakukan mogok, karena menuntut supaya tarif transport disesuaikan dengan kenaikan harga BBM (Harap baca : Maraknya berbagai aksi soal BBM)

Sementara itu, pembagian BLT (bantuan langsung tunai) yang dimaksudkan untuk meringankan penderitaan orang-orang miskin sebagai akibat dinaikkannya harga BBM berjalan tidak mulus, dan menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat. Ada daerah-daerah yang menolak melaksanakan keputusan pemerintah. Kelihatannya, pembagian BLT ini akan tetap merupakan sumber persoalan dalam masyarakat. (harap baca: “Serba-serbi tentang BLT yang ruwet).

Dari perkembangan situasi beberapa hari sesudah diumumkannya kenaikan harga BBM, maka nyatalah bahwa perlawanan atau oposisi terhadap berbagai politik pemerintahan SBY-JK makin membesar atau meluas di berbagai daerah di negeri kita. Kalangan mahasiswa di banyak universitas tetap merupakan lidah masyarakat dalam menyuarakan hati nurani tentang tindakan-tindakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Di antara mereka itu ikut berpartisipasi kalangan mahasiswa yang tergabung atau berafiliasi dengan NU atau Muhammadiyah atau kalangan Islam lainnya. Juga elemen-elemen Katolik dan Kristen Protestan.

Pendidikan politik secara besar-besaran

Digelarnya gerakan pembatalan kenaikan harga BBM dewasa ini yang dilakukan di banyak tempat di negeri kita merupakan pendidikan politik yang besar-besaran dan intensif bagi berbagai kalangan masyarakat, terutama kalangan muda (mahasiswa dan golongan pemuda lainnya). Dalam jangka waktu singkat selama gerakan menentang kenaikan harga BBM ini telah diangkat ke permukaan sejumlah soal-soal penting bangsa kita yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, modal asing, dan kekuasaan politik. Pendidikan politik semacam ini, yang dijiwai dengan semangat tinggi untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak, langka dapat diperoleh dalam kuliah-kuliah atau seminar-seminar.

Dari segi inilah kelihatan betapa maha-pentingnya gerakan besar-besaran yang sedang melanda berbagai daerah negeri kita. Apa yang dilakukan dalam gerakan ini dengan bentuk demo-demo atau berbagai macam aksi damai yang tidak anarkis itu adalah latihan atau persiapan bagi penerus-penerus bangsa kita di kemudian hari. Kita semuanya patut bangga dengan kesediaan mereka untuk berkorban demi kepentingan rakyat banyak, dan karenanya kita juga patut mengutuk adanya unsur-unsur pengacau yang menyusup dalam gerakan besar-besaran ini untuk mendiskreditkan gerakan sebagai keseluruhan.

Di tengah-tengah membanjirnya berita atau tayangan televisi Indonesia tentang soal-soal yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM ini maka menonjol sekali kasus penyerbuan secara brutal aparat kepolisian terhadap kampus Universitas Nasional di Jakarta. Kasus penyerbuan ke kampus UNAS ini sekarang menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintahan SBY-JK dan buntutnya masih panjang. Komnas HAM sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini , dan karenanya akan membentuk tim investigasi khusus untuk ini. Tokoh-tokoh PDI-Perjuangan Perjuangan serta Partai Demokrat menuntut supaya Kapolda Metro Jaya mengundurkan diri atau dicopot karena bertanggungjawab atas terjadinya penyerbuan polisi yang menyebabkan kerusakan-kerusakan parah sebesar lebih dari Rp 600 juta di kampus dan ditangkapnya ratusan mahasiswa.

Karena banyaknya mahasiswa yang dijadikan tersangka di antara 143 mahasiswa yang tadinya ditahan dan diperiksa oleh polisi, maka dewasa ini sedang digelar aksi-aksi untuk menuntut dibebaskannya mereka itu. Untuk menangani berbagai persoalan penyerbuan polisi ke kampus UNAS ini Yayasan LBHI, PBHI dan KONTRAS memberikan bantuan yang diperlukan. (Harap baca: Buntut penyerbuan polisi ke kampus UNAS dan Maraknya berbagai aksi soal BBM).

Kasus penyerbuan polisi ke kampus UNAS

Kasus penyerbuan aparat kepolisian ke kampus UNAS ini perlu dipersoalkan secara serius sekali oleh semua fihak yang mendambakan demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan, kebebasan menyatakan pendapat, dan menjunjung tinggi-tinggi HAM. Sebab, kalau diamati berita-berita tentang besarnya dan brutalnya penyerbuan itu maka jelas sekali bahwa tindakan aparat kepolisian itu sudah keterlaluan dan perlu dikutuk.

Mengutuk atau memprotes penyerbuan aparat kepolisian ke kampus UNAS ini merupakan upaya (dan sekaligus juga peringatan keras) supaya jangan terjadi lagi di kemudian hari di kampus-kampus universitas lainnya di negeri kita. Sebab, dari maraknya gerakan kalangan mahasiswa dewasa ini, sudah kelihatan banyaknya indikasi bahwa ada kebangkitan baru di kalangan muda. Jadi bisa diperkirakan bahwa kampus-kampus universitas akhirnya akan menjadi pusat-pusat gerakan untuk memperjuangkan kehidupan rakyat banyak dan mengadakan perubahan-perubahan fundamental di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bangsa kita.

Dari sudut ini maka kelihatan amat penting untuk menjadikan persoalan penyerbuan kampus UNAS ini sebagai masalah besar yang perlu diangkat secara nasional. Tindakan tegas terhadap Kapolda Metro Jaya diharapkan bisa menimbulkan effek jera bagi seluruh aparat negara (terutama kepolisian dan militer). Sebab, sikap aparat negara (termasuk militer dan kepolisian) dalam menghadapi kebangkitan kesedaran politik yang meluas sekarang ini adalah soal yang perlu diamati oleh kita semua.

Adanya tudingan atau tuduhan dari kalangan penguasa bahwa gerakan menentang kenaikan harga BBM ini “ditunggangi oleh fihak ketiga” merupakan indikasi bahwa cara-cara yang sudah biasa ditrapkan oleh rezim Suharto untuk membungkam suara-suara perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan bangsa masih dicoba diteruskan dewasa ini. Tetapi, opini publik di negeri kita sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan . Perlawanan terhadap sisa-sisa politik atau sistem rezim Suharto, yang pro-imperialis dan pro-liberalisme, makin meluas dan melebar kemana-mana. Yang menentang kenaikan harga BBM pun terdiri dari macam-macam golongan, dan bukannya hanya golongan kiri atau komunis saja.

Gelora gerakan membatalkan kenaikan harga BBM yang dilakukan di banyak tempat di negeri kita menunjukkan banyak indikasi ke arah itu. Marilah sama-sama kita sambut perkembangan baru yang menarik ini. (http://kontak.club.fr/index.htm)